OKI dan Keamanan Insani

Sabtu, 05 Maret 2016

ilustrasi

Indonesia perlu memperluas pendekatan keamanan insani atau human security pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta yang membahas masalah Palestina dan Al Quds Asy Syarif.

Pendekatan ini dilakukan untuk melengkapi pendekatan tradisional yang lebih menitikberatkan isu-isu high politics, antara lain, kedaulatan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan aparat keamanan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar OKI lebih efektif dalam melindungi warga Palestina dan aset-asetnya, tanpa bergantung pada pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kedaulatan penuh negara Palestina.

Pendekatan keamanan insani diperkenalkan oleh Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) pada 1994. Awalnya, keamanan insani berarti aman dari berbagai ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Keamanan insani juga bermakna perlindungan dari gangguan mendadak yang membahayakan pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat bekerja, maupun di masyarakat.

Saat ini, konsep tersebut berkembang, mulai dari perlindungan terhadap individu dan komunitas dari perang dan kekerasan lainnya, kebebasan dari ketakutan (freedom from fear), seperti pada masyarakat tertindas, dan kebebasan dari kebutuhan (freedom from want), seperti butuh udara bersih.

Apa pun definisinya, sasaran yang dituju (referent object) adalah manusia, baik sebagai individu maupun kelompok.

Berbasis pendekatan keamanan insani, banyak perbaikan telah terwujud. Misalnya, penekanan program pembangunan manusia, pengaturan perdagangan senjata kecil dan ringan (small arms and light weapons), Traktat Ottawa 1997 tentang ranjau darat, pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional, berbagai perjanjian dan konvensi mengenai perubahan iklim, dan sebagainya.

Bahkan, muncul konsep Responsibility to Protect (R2P) yang memungkinkan kekuatan internasional untuk memasuki sebuah negeri yang penguasanya melakukan kekerasan atau tidak melindungi warganya dari kekerasan semacam genosida.

Sebagai komplemen dari perjuangan perwujudan kemerdekaan penuh Palestina, pendekatan keamanan insani akan memudahkan OKI berdialog dengan negara-negara besar (major powers).

Kelima negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB tersebut selalu tidak mampu mengambil keputusan krusial, terutama jika akan memutuskan resolusi mengecam Israel, mengadili para pemimpin dan jenderal yang menyerang pejuang dan warga Palestina secara merata dan tidak proporsional, bahkan sekadar untuk menghentikan pembangunan tembok besar Israel yang mengurung warga dan teritori Palestina.

Dengan pendekatan keamanan insani, para diplomat OKI dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengan diplomat dari P-5 (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina). Yang disorot adalah ketidakadilan yang dialami warga Jalur Gaza, Tepi Barat, dan sekitarnya hanya karena warga Palestina.

Karena sasaran utamanya adalah menolong warga sebagai manusia, negara-negara besar mestinya malu bila membiarkan warga Palestina kelaparan, tidak dapat bekerja, dan berusaha. Meski belum ideal, fakta menunjukkan banyak pemimpin di PBB, Eropa, dan Amerika masih mempunyai nurani kemanusiaan yang antara lain dibuktikan dengan penerimaan para pengungsi Timur Tengah, bahkan memberikan rumah dan pekerjaan yang layak.

Diplomat OKI juga dapat mengritik P-5 yang enggan menindaklanjuti investigasi dugaan kejahatan perang dalam operasi militer Israel, seperti Operasi Cast Lead (2008-2009), Operasi Pillar of Defence (2012), dan Operasi Protective Edge (2014), yang total menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan perkotaan. Padahal, para penjahat perang Balkan, seperti Slobodan Milosevic, dapat diadili dengan pendekatan keamanan insani.

Sekurang-kurangnya elite Israel khawatir untuk mengulangi operasi militer yang tidak proporsional dan melanggar hukum humaniter.

Indonesia, terutama oleh masyarakat sipil, sudah menjalankan aktivitas berbasis keamanan insani. Ormas-ormas Islam telah berkali-kali memberikan bantuan kemanusiaan, baik kesehatan, pendidikan, maupun pangan.

Bahkan, telah dibangun sebuah Rumah Sakit Indonesia yang dipicu oleh banyaknya korban jiwa dan luka permanen akibat operasi militer Israel dan terlambat ditolong karena harus dievakuasi ke luar negeri. Inisiatif mulia ini harus diperbanyak dan didukung oleh APBN, korporasi, dan pribadi.

Kegiatan taktis kemanusiaan juga perlu diperluas di bidang lain. Dalam bidang pendidikan dan riset, misalnya, hasil eksplorasi penulis menunjukkan Massachusetts Institute of Technology (MIT) berkolaborasi dengan lembaga riset sistem keteknikan kompleks Arab Saudi (King Abdulaziz City for Science and Technology) dan perguruan tinggi Uni Emirat Arab (Masdar Institute of Science and Technology).

Kesediaan salah satu perguruan tinggi teknologi terbaik di dunia dapat menjadi modal OKI untuk memperluas kerja sama serupa.

Melalui OKI atau negara-negara Arab, putra-putri Palestina dapat direkrut sebagai mahasiswa atau asisten peneliti. Selain itu, berkolaborasi dengan perguruan tinggi teknik di Palestina untuk program mendesak, seperti pengembangan energi alternatif, penyediaan air tawar dan pengelolaan air limbah, serta pertanian intensif.

Tanpa kecukupan energi, air, dan pangan, pembicaraan kemerdekaan Palestina akan sia-sia. Di sisi lain, suatu bangsa mudah dikuasai bila sumber energi, air, dan pangannya telah dikuasai.

Pendekatan keamanan insani memang tidak otomatis menyelesaikan masalah politik dan keamanan negara. Namun, hanya dengan manusia yang berkualitas, suatu negara akan merdeka, mandiri, dan berkelanjutan. ***

Alumnus Magister Sains Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia