Gubernur Riau: Masih Banyak PR Soal Pembangunan Jalan

Kamis, 13 Februari 2020

Pertemuan Gubernur Riau dengan tim Komisi V membahas tentang infrastruktur jalan dan transportasi, di Kantor Gubernur Riau.

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pembangunan infrastruktur jalan di Riau perlu mendapatkan perhatian. Keberadaan jalan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antardaerah.

Dalam pertemuan dengan tim Komisi V DPR RI, Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan, dari 1.366, 61 km persegi jalan nasional di Riau, tingkat kemantapannya baru 84,68 persen.

Menurut dia keberadaan jalan nasional mendukung sejumlah kawasan industri di Riau.

"Jalan menuju kawasan industri Tanjung Buton perlu ditingkatkan untuk mendukung kawasan industri, pelabuhan, dan priwisata di Riau," kata Syamsuar.

"Untuk dimaklumi, ada empat kawasan industri yang telah ditetapkan masuk RPJMN, di antaranya Tenayan Raya dan Tanjung Buton," tambanya.

Selain itu, jalan provinsi juga perlu untuk mendapatkan sentuhan pembangunan agar konektivitas antarkabupaten dan kota berjalan lancar. Luas jalan provinsi tercatat 2.799, 8 Km dengan tingkat kemantapan 60,34 persen.

Menurut Syamsuar, keberadaan jalan tak dipungkiri menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

"Masih banyak pekerjaan rumah kami dalam rangka menuntaskan jalan provinsi di Riau, ada lebih 300 Km yang harus dikerjakan," kata Syamsuar.

Syamsuar juga menyampaikan bahwa setiap tahun Pemerintah Provinsi Riau meminta bantuan DAK untuk memabangun jalan provinsi.

"Kami juga telah mengusulkan beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional," imbuh Syamsuar.

Selain soal jalan, Syamsuar juga menyampaikan kondisi pelabuhan di Mengkapan yang runtuh, agar mendapat dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, anggota DPR RI dapil Riau Syahrul Aidi mengatakan bahwa dirinya sudah memperjuangkan Riau agar menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Saya sudah menyampaikan dalam forum rapat komisi bahwa pemerintah tidak adil terhadap Riau. Riau dieksploitasi SDA-nya, tapi pembangunan infrastur minim, tidak ada di Riau program strategis nasional, tidak ada kawasan pariwista strategis nasional, padahal semua anggaran mengarah ke sana," katanya.

Selama ini, kata dia, kondisi Riau jarang sekali dibahas dalam rapat di komisi V DPR RI. 

"Jadi menindaklanjuti rapat dengan Gubernur ini, supaya menjadi catatan dan rekomendasi bagi komisi V. Kalau bisa gubernur presentasi di forum komisi V," katanya.


Reporter: Rico Mardianto