Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Bertekad Kembalikan Kejayaan Inhil, Sebagai Hamparan Kelapa Dunia

Bupati Inhil HM Wardan saat menerima SK SRG dari Kemendagri yang diserahkan oleh Intsiawati Ayus.

TEMBILAHAN (riaumandiri.co) – Demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sejak terpilih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada Pilkada silam, HM Wardan bertekad mengembalikan kejayaan Negeri seribu parit sebagai hamparan kelapa dunia.

Karena Bupati menyadari hampir 70 persen lebih masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan kelapa. Sebab, wilayah Inhil merupakan hamparan kelapa terbesar di Indonesia bahkan tingkat Asia.


Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Inhil dibawah kepemimpinan HM Wardan. Stabilitas harga, solusi yang kini tengah diperjuangkan.  Bupati bersama wakil rakyat untuk mewujudkan harapan tersebut yakni dengan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai langkah realistis yang untuk menstabilkan serta memaksimalkan harga jual kelapa agar tak mudah anjlok.


Kerja keras Bupati dan wakil rakyat membuahkan hasil, bertepatan pada Milad Inhil ke-51 pada 14 Juni lalu. Pasalnya, Pemkab Inhil menerima Surat Keputusan (SK) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam pelaksanaan SRG dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI,  yang serahkan oleh anggota DPD RI asal Riau Intsiawaty Ayus.


Tentunya, ini menjadi kabar gembira dan kado istimewa bagi seluruh masyarakat. Karena melalui penerapan SRG, nantinya para petani kelapa akan memiliki patokan harga yang jelas sesuai pasaran yang berlaku saat ini. Selain itu, para petani dapat mengontrol harga kelapa yang mereka inginkan, karena kelapa yang sudah diantar ke gudang bisa langsung dijual atau menunggu terlebih dahulu hingga harganya naik.


Bahkan belum lama ini, berkat kegigighan pemkab Inhil yang dilakukan  Bupati mendapat apresiasi dan dipercaya menjadi salah satu pembicara pada seminar, diskusi dan bedah buku bertajuk tema 'Selamatkan Kelapa Indonesia' di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta pada tanggal 18 Juli bulan lalu.
Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk sharing, berbagi informasi dan pengetahuan serta mencari solusi untuk memajukan dunia perkelapaan agar bisa terus eksis sebagai komoditi primadona di Indonesia.


Bupati Wardan dalam paparannya mengatakan, untuk menyelamatkan dan memajukan kondisi perkelapaan dibutuhkan kerjasama dan campur tangan semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.


Pada kesempatan itu, selain memperkenalkan berbagai potensi yang ada di masyarakat dan sekaligus mengundang kepada seluruh peserta diskusi untuk ramai-ramai berinvestasi di Bumi hamparan kelapa.


Mantan Kadisdik Provinsi Riau ini juga sempat memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh petani kelapa Inhil, seperti menurunnya hasil kelapa karena serangan hama dan kondisi kebun kelapa yang sudah tua, sementara untuk meremajakan tanaman kelapa masyarakat tidak mampu, begitu pula dengan kerusakan trio tata air (tanggul, saluran air dan pintu klip) .


Dari 439 ribu hektar tanaman kelapa di Indragiri Hilir, lebih sepermpatnya mengalami kerusakan yaitu 137 ribu hektar dan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Inhil, baru bisa diperbaiki sekitar 7.163 hektar.


Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Inhil melalui Kabid Pengembangan Perkebunan Saiful Fitri menjelaskan sebagai upaya memperkenalkan komoditi unggulan kabupaten Inhil yakni kelapa di mata dunia, dalam waktu dekat ini Pemkab Inhil akan memperkenalkan varietas kelapa pasang surut.


Upaya mengangkat komoditi lokal tersebut saat ini tengah dijajaki antara Pemkab Inhil dengan Tim Balai Parma Manado yang kemudian diajukan ke Depertemen Perkebunan pusat di Jakarta sebagai langkah mematenkan nama varietas pasang surut.


"Insya Allah kita akan launching pada Oktober tahun ini, kalau tidak ada halangan," ungkap Saiful saat dijumpai diruang kerjanya, Rabu (3/8).
Dijelaskannya, pemberian nama komiditi kelapa Pasang Surut tersebut mencerminkan wilayah Inhil sebagai daerah pasang surut, yang sebenarnya ada sebagian wilayah di Indonesia juga mengalami hal yang sama, seperti Kalimantan dan Sulawesi.


"Seperti Kalimantan dan Sulawesi mereka daerah pasang surut juga, namun mereka belum melepas varietas ini," terang Syaiful.
Bahkan, ia merasa sangat optimis dengan pemberian nama varietas ini, akan lebih memperkenalkan komoditi kelapa Inhil di mata dunia dan akan berdampak pada kesejahteraan para petani dalam perekonomian.


Apalagi, komoditi kelapa di Negeri Seribu Parit memiliki spesifikasi lebih unggul dibandingkan dengan kelapa yang di daerah-daerah di Indonesia.
"Dari hasil penelitian Tim Balai Parma Manado, mereka menyebutkan kelapa Inhil lebih dapat bertahan terhadap serangan hama dan ini menjadi keunggulan komoditi kelapa kita," tutur Syaiful.


Terpisah, Anggota DPR RI dari Komisi VI Eka Sastra seperti dikutip dpr.go id,menilai bahwa 3 juta hektar kebun kelapa di Indonesia merupakan potensi luar biasa. Namun, dengan bermacam permasalahan yang dihadapi petani kelapa saat ini, dikhawatirkan 10 tahun ke depan kelapa di indonesia khususnya di Kabupaten Inhil akan jadi cerita semata.


Oleh karena itu katanya, menyarankan kepada Pemerintah untuk membentuk badan pengelolaan kelapa. Pasalnya, di beberapa negara bahkan sudah memiliki menteri khusus yang menangani kelapa. Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga yakin, jika potensi kelapa yang besar ini dapat dikelola dengan baik, maka lapangan kerja dan devisa negara juga akan bertambah, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. (adv)


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar