Politik

Pengamat: Demokrat Menambah Kekuatan Koalisi Prabowo

Prabowo Subianto (kanan) dan Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai sampai saat ini Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih menjadi lawan ideal Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, Prabowo adalah satu-satunya calon yang paling realistis didorong, menimbang hanya popularitas dan elektabilitasnyalah yang mampu mengimbangi kekuatan Joko Widodo di Pilpres 2019.

Maka, dengan asumsi koalisi Gerindra, PAN dan tentunya ditambah Demokrat yang solid jadi mestinya tak ada lagi kekhawatiran untuk kalah. "Untuk itu, Gerindra bersama partai koalisinya harus menghilangkan kekhawatiran akan kalah jika terjadi rematch

Ujang menegaskan, bahwa keragu-raguan dan banyaknya opsi fifur lain selain Prabowo, seperti nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan membuka ruang konflik dan tarik menarik kepentingan di internal koalisi di luar kubu Joko Widodo. Sebab kombinasi figur dan berjalannya mesin partai koalisi adalah kunci. Maka Dibutuhkan soliditas sejak dini agar perjalanan memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden berjalan mulus.

Dia juga menilai, dengan bergabungnya Demokrat dalam koalisi Gerindra menambah kekuatan yang tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena, faktor SBY yang pernah berkuasa selama 10 tahun cukup besar untuk menambah kekuatan koalisi. Melihat formasi itu, ujang pun mengambil kesimpulan bahwa yang akan bertarung di Pilpres 2019 adalah Prabowo-Ketua Komando Tugas Bersama (Kosgama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan Joko Widodo-Mahfud MD.

"SBY itu pernah memimpin negeri ini 10 tahun, sedikit banyak beliau tahu dan menguasai peta pemenangan untuk Piplres 2019 nanti," kata Ujang.

Selanjutnya, terkait wacana duet antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan AHY di Pilpres 2019 mencuat pasca pertemuan SBY beberapa waktu lalu. Ujang Komarudin menilai, wacana tersebut sengaja dihembuskan untuk menjegal pencapresan Prabowo yang sudah bulat diusung oleh Partai Gerindra sebagai capres. "Wacana ini dihembuskan bisa juga sebagai strategi membuat Prabowo tertekan, dan menjatuhkan pilhan ke Anies," ucap Ujang.

Sementara, sambung Ujang, di satu sisi jika Anies maju sebagai capres maka harus seizin presiden, yang artinya bisa saja Anies juga terhambat oleh aturan tersebut. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta ini kepada presiden, demikian bunyi Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018. Untuk itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini membaca bahwa wacana tersebut merupakan salah satu strategi untuk memecah kekuatan lawan, yang itu koalisi yang sedang dibangun oleh Prabowo Cs.

"Strategi adu domba untuk jatuhkan Prabowo dan Anies," tegas Ujang.

Ujang menjelaskan bahwa semua mengetahui, yang berpotensi melawan Jokowi di Pilpres 2019 sebagai capres hanya Prabowo dan Anies. Oleh karena itu, kedua tokoh tersebut harus dikunci dan dijatuhkan agar lemah. Sehingga, menurut Ujang, siapapun yang akan maju menantang Jokowi, baik Prabowo atau Anies akan sulit menang melawan Joko Widodo.

"Jokowi itu sudah memilih lawan. Jadi dia tahu lawannya paling Prabowo atau Anies, makanya harus diselesaikan,"  tuturnya.

Lanjut Ujang, nama Anies Baswedan memang sering disebut-sebut sebagai capres potensial. Hal itu dianggap Ujang sebagai sesuatu yang wajar karena posisinya sekarang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilainya belum memiliki kinerja yang luar biasa untuk pencitraan yang membuat rakyat terkesima. Lagipula elektabilitas Anies untuk Capres masih sangat rendah.

Maka Ujang pun menyarankan agar Anies fokus menuntaskan amanat rakyat di DKI Jakarta sebagai gubernur, sembari menyiapkan diri untuk pilpres 2024 mendatang. Ujang berharap agar Anies konsen saja berbuat yang terbaik untuk warga DKI Jakarta, dan siap-siap untuk maju Pilpres 2024. "Gubernur DKI itu bisa dikatakan sebagai RI-3," jelasnya.




Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar