DPD RI

Komite II DPD RI dan Kementerian PURR Bahas Infrastruktur SDA di Daerah

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Komite II DPD RI melalukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) di kantor kementerian tersebut, Rabu (21/11/2018).

Pertemuan tersebut membahas rencana program-program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di daerah, karena saat ini SDA menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di bidang pertanian. 

Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa banyak daerah yang mengalami masalah di bidang SDA, seperti untuk pengairan pertanian, kebutuhan air minum. 

“Komite II DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan air bersih di daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan petani pada air hujan dan meningkatkan potensi produksi pertanian,” kata Aji.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau  Haripinto Tanuwidjaja dalam pertemuan tersebut mengeluhkan soal pasokan air di Batam. Menurutnya saat ini hanya dapat digunakan sampai 5 tahun kedepan. Bahkan kondisi Dam Sungai Harapan saat ini kapasitas tampung hanya 30%. 

Karena itu Haripinto meminta agar Kementerian PUPR memperhatikan hal tersebut dan merencanakan program sebagai solusi atas masalah tersebut. “Saya sangat mengharapkan agar hal ini bisa dikaji dan direalisasikan. Karena yang kecil-kecil mungkin sudah habis. Kawasan yang sudah ada mungkin hanya bisa untuk beberapa tahun kedepan,” kata Haripinto.

Senator asal Provinsi Lampung, Anang Prihantono, meminta agar di Kecamatan Way Seputih, dibangun bendungan untuk dapat mengairi sekitar 20 ribu hektar lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada hanya dapat teraliri air pada musim hujan. Akibatnya jumlah panen juga sangat berkurang.

“Ini sudah ada 8.377 tanda tangan dari petani.  Teman-teman dari DPRD juga sudah berjuang, dan petani sudah demonstrasi. Di lahan itu ada potensi 70 ribu ton gabah kering atau 40 ribu beras. Saya sebagai wakil rakyat dan teman-teman DPRD mengawal ini, agar aspirasi ini, tanda tangan ini, supaya tidak berakhir sebagai pepesan kosong,” tegasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut,  Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki program-program terkait pembangunan infrastruktur SDA di daerah. 

Untuk tahun 2015-2019, Kementerian PUPR membangun 65 bendungan, dimana 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 lainnya merupakan lanjutan dari pemerintahan kabinet sebelumnya. Selanjutnya untuk usulan pembangunan bendungan dan embung, Kementerian PUPR akan melakukan kajian bersama pemerintah daerah.

Sementara itu, senator dari Sumbar Emma Yohanna dalam pertemuan mendesak Kementerian PURR untuk mempercepat revitalitasi Danau Maninjau yang sudah lama tercemar akibat sisa makanan ikan karena dana tersebut digunakan masyarakat keramba ikan. 

"Saya sudah beberapa kali menerima aspirasi Pemerintah Kabupaten Agam terkait kebutuhan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk revitalisasi Danau Maninjau. Saya minta kepada Kementerian PUPR untuk memperioritaskan perbaikan danau tesebut," ungkap Hj. Emma Yohanna. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Frimanti Eko Susetyowatimengatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 10 danau yang akan di revitalisasi. Kemudian pembangunan atau peningkatan 120 embung, rehabilitasi 6 embung dan rehabilitasi 10 situ.

Pernyataan Sekjen Kementerian PURR itu diperkuat oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Edi Juwarsa. Dia menyebutkan ada 10 danau yang akan dilakukan revitalisasi tahun 2019. 

Untuk wilayah Sumatera terdapat 4 danau yang akan direvitalisasi, yaitu Danau Laut Tawar,  Danau Toba, Danau Picung dan Danau Maninjau. "Kami sudah memasukkan Danau Maninjau dalam program revitalisasi pada tahun 2019. Mengenai kelanjutannya akan kami berikan jawaban secara tertulis," ujar Edi. 


Reporter: Syafril Amir


[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar