Politik

PKS: Pendukung Koalisi Pemerintah Manut Karena Takut Menterinya Dicopot

Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Sumbagut, Tifatul Sembiring didampingi Ketua Umum DPW PKS Riau Hendry Munief dan Ketua Bidang Humas DPW PKS M Sabarudi. (Foto: RMC/Rico Mardianto)

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring kembali menegaskan partainya dipastikan menjadi oposisi terhadap Pemerintahan Jokowi.

"Saya tekankan sekali lagi, PKS tidak akan masuk dalam koalisi Pemerintahan Jokowi, kita akan tetap berada di luar kekuasaan," kata Tifatul di Pekanbaru, Rabu (14/8/2019).

Pilihan PKS di jalur oposisi, menurut Tifatul sebagai penyeimbang di luar kekuasaan. Di mana dalam negara demokrasi mesti ada yang mengontrol kekuasaan dan menyuarakan aspirasi orang-orang yang tidak sepakat dengan pemerintahan.

"Sebab kalau semua masuk, manut aja, itu demokrasi kita tidak sehat. Jadi harus ada checks and balances. Sekarang ini kan pendukung koalisi ya begitu, bagus gak bagus diiyakan aja, takut menterinya dicopot," kata dia.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengutip pendapat ahli hukum tata negara, Dr Refly Harun, dimana dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal adanya partai oposisi. Akan tetapi menurut Dr Refli Harun kalau eksekutifnya sudah terpilih maka DPR harus menjadi oposisi terhadap pemerintahan. 

"Itu yang benar menurut hukum ketatanegaraan menurut Dr Refli Harun," kata Tifatul. 


Reporter: Rico Mardianto




Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar