Riau

Temui Massa HMI, Wagubri: Kami Sudah Bekerja Keras Memadamkan Api

Ketua Umum HMI MPO Pekanbaru, Haris Oky Adi Supinta menyampaikan tuntutan terkait penuntasan karhutla di hadapan Wagubri Edy Natar Nasution.

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution akhirnya menemui massa HMI MPO yang demo di depan Kantor Gubernur Riau menuntut pemerimtah menuntaskan kebakaran hutan dan lahan, Kamis (12/9/2019).

Wagubri menemui massa aksi didampingi Kepala Biro Humas Protokol dan Kerja Sama Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus.

Menaggapi tuntutan HMI MPO, Edy mengatakan Pemerintah Provinsi Riau selama ini sudah bekerja keras dalam memadamkan api dengan membentuk Satgas Karhutla.

"Tidak benar Pemda tidak melakukan langkah apa pun. Kita sudah membentuk Satgas, ada Satgas Udara, Satgas Hukum, Satgas Kesehatan. Seluruh sub Satgas telah bergerak. Lebih 5.800 personel sudah bekerja di lapangan," kata Wagubri.

Dia menyebut Satgas Hukum saat ini sudah menangani 41 kasus hukum terkait karhutla. Menurutnya ini jumlah kasus terbesar yang ditangani sejak bencana karhutla melanda Riau.

"Sekarang kasusnya sudah diproses. Satgas Kesehatan juga sudah membuka posko-posko dan membagikan masker yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan," lanjutnya.

Selain itu, kata Wagub, pihaknya juga sudah membentuk Satgas Penertiban Lahan, yang sudah mulai bekerja menertibkan kebun-kebun sawit ilegal yang juga menjadi salah satu penyebab karhutla.

Sebelumnya, massa HMI MPO sempat memblokade jalan Sudirman lantaran tak kunjung ditemui Wagubri. Akibatnya arus lalu lintas sempat terhenti, namun kembali lancar setelah diberi pengertian oleh petugas kepolisian.

Adapun tuntutan HMI yaitu mendesak Gubri melakukan optimalisasi kinerja tim penertiban perkebunan sawit ilegal. HMI juga meminta Gubri tegas menolak segala bentuk konspirasi yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaannya.

"Selanjutnya meminta Pemprov Riau dan penegak hukum melakukan pengawasan intensif terhadap proses hukum seadil-adilnya terhadap korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan," kata Ketua Umum HMI MPO Haris Oky Adi Supinta.

Selain itu, HMI mendesak LAM Riau mencabut gelar adat Datuk Setia Negara Presiden Joko Widodo karena dinilai gagal menangani karhutla. 

 

Reporter: Rico Mardianto


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar