Politik

Fraksi PKS DPRD Riau Merasa Difitnah dan Dikucilkan dalam Pembagian Alat Kelengkapan Dewan

Markarius Anwar, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai merasa ditinggalkan partai politik lain dalam menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau, terutama di AKD strategis.

Bahkan, PKS merasa ada yang memfitnah yang mengatakan partai tersebut ngotot mendapatkan jatah Ketua Komisi V. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar.

Markarius menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah ngotot dalam pembagian jatah kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) meskipun mereka menjadi partai peraih kelima terbanyak dalam Pemilu Legislatif lalu.

"Kami tak pernah ngotot minta ketua komisi. Tapi memang intrik kawan-kawan yang lain ini fitnah gak tahan ya. Ada yang memakai katanya PKS ngotot ketua komisi V, dipakailah hal ini untuk meninggalkan kita. Ini kan fitnah murahan ditinggalkan saja, kita lima tahun bersama-sama di sini," kata Markarius, Kamis (3/10/2019).

Terkait pembagian jatah AKD, PKS mengajak semua partai dan fraksi untuk proporsional. Politisi asal Pelalawan ini menjelaskan dalam penyusunan alat kelengkapan pembagian jatah kursi harus berdasarkan jumlah perolehan suara di Pileg 2019. Misalnya, yang pertama itu jatahnya Golkar, kemudian PDIP, Demokrat dan Gerindra. Barulah selanjutnya PKS dan partai yang ada di bawahnya.

Namun Markarius menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan ini terlalu jauh demi kebersamaan di DPRD. "Kita ditinggalkan tak ada masalah yang penting tidak ditinggalkan Allah Taala," ungkapnya.

Untuk diketahui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menaikkan perolehan jumlah kursi yang signifikan di DPRD Riau periode 2019-2024. Jika periode sebelumnya hanya berhasil meraih 3 kursi, periode ini PKS berhasil mendapatkan 7 kursi, hanya selilih 1 kursi dari perolehan jatah kursi Gerindra yang berhasil meraih 8 kursi.


Tags DPRD RIAU

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar