Riau

Gubernur Riau Minta Dana Desa Tidak Diprioritaskan untuk Pembangunan Infrastruktur

Gubernur Riau Syamsuar dalam Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Periode II yang dihadiri para pendamping desa dari kabupaten/kota se-Riau, Rabu (6/11/2019) di Pekanbaru. (Riaumandiri.id/Rico Mardianto)

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar mengatakan Program Inovasi Desa (PID) yang dijalankan melalui alokasi Dana Desa (DD) harus mampu mensejahterakan masyarakat, terutama inovasi menyangkut ekonomi.

Hal itu disampaikan Syamsuar dalam Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Periode II yang dihadiri para pendamping desa dari kabupaten/kota se-Riau, Rabu (6/11/2019) di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.

Dia meminta pendamping desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas pendampingan. Menurutnya jika desa ingin berkembang maka harus menghindari pola kerja yang monoton.

"Sebab kalau kerja kita seperti di masa-masa yang lalu, kerja yang monoton, kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Saya pun termasuk orang tak suka kerja begitu, saya suka ada inovasi," kata Syamsuar.

Syamsuar menjelaskan, melalui Program PID ini, diharapkan ada peningkatan ekonomi desa melalui sektor agrowisata, ekowisata, termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Selama ini, sebut dia, Dana Desa lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur jalan sementara kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi. Dia juga menyebut angka kemiskinan di Riau 7,23 persen, ditargetkan turun menjadi 5 persen dalam lima tahun mendatang.

"Kalau infrastruktur barangkali tidak terkait dengan ekonomi kenapa dibangun. Kita harus evaluasi infrastruktur sejauh mana dampaknya dalam meningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini tak ada selesainya, tugas kepala negara dan kepala daerah dari provinsi sampai desa adalah menyejahterakan masyarakat," kata Syamsuar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat juga menyangkut pendidikan dan kasus kurang gizi. Di mana saat ini di Riau kasus anak putus sekolah masih banyak yakni tiga besar secara nasional. Begitu juga kasus stunting cukup tinggi di Riau.

"Tugas kita bagaimana masyarakat bisa makan tiga kali sehari, anak bisa sekolah, berobat mudah. Itu paling penting dalam kesejahteraan ini. Jangan nanti banyak kasus anak kurang gizi, sekarang jadi sasaran kita ada dua kabupaten yang angka kasus stuntingnya tinggi, pertama Rokan Hulu kedua Kampar," kata dia.

 

Reporter: Rico Mardianto


Tags

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar