Ekonomi

Pemerintah Diminta Hentikan Impor Beras Besar-besaran

Andi Akmal Pasluddin

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota Komisi Pangan (Komisi IV) DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk menghentikan impor bahan pangan secara besar-besaran, termasuk beras karena menyebabkan transaksi berjalan mengalami defisit yang besar.

"Berhentilah untuk melakukan impor besar-besar bahan pangan. Ini sebenarnya salah satu yang menyebabkan transaksi berjalan kita mengalami defisit yang besar. Karena kita selalu maunya gampang, impor terus," kata Andi Akmal Pasluddin dalam diskusi bertema "Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” di Media Center DPR, Kamis (5/12/2019).

Diungkapkan, Komisi IV DPR periode lalu sudah menolak dilakukannya impor beras, termasuk impor beras tahun 2018 sebanyak 2,2 juta ton. Sekarang beras itu didekler oleh Bulog bahwa baru 20.000 ton yang rusak.

"Ada potensi satu juta ton sebenarnya. Kemarin kami rapat kerja dengan Bulog. Ini satu juta ton bisa rusak kalau terus di gudangnya Bulog tidak keluar. Apalagi sekarang ini Bulog tidak ditugaskan pemerintah untuk menyediakan beras untuk raskin dan rastra, tapi dikembalikan kepada pasar, bantuan pangan non-tunai (BPNT). Ini yang menyebabkan kesulitan untuk mengeluarkan cadangannya yang ada di gudangnya. Di sisi lain Bulog terus membeli gabah dari petani kita," kata politisi PKS itu.

"Sekarang pertanyaannya, sampai kapan itu? Kemarin 20.000 ton yang rusak. Kalau dua ratus ribu ton saja sudah Rp16 triliun nilainya. Saya berharap ke depannya, pemerintah harus tegas. Walaupun PKS partai di luar pemerintah, tapi kita juga selalu mengingatkan pemerintah, agar jangan sampai resesi ini mengancam daripada stabilitas negara kita," ulasnya.

Dia berharap impor pangan yang gila-gilaan segera dihentikan. Karena menurut dia, mafia dalam impor bahan pangan itu terungkap, seperti dalam impor bawang putih. Karena mafia impor beras juga harus diungkap.

"Cari siapa mapianya impor beras ini. Saya berharap pemerintah tegas siapa biangnya dan harus ada yang bertanggung jawab, karena kita sudah menolak di Komisi IV tetapi tetap dipaksakan dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang menjadi pertanyaan, siapa biangnya?" tegas Andi Akmal.

Selain mengurangi impor beras, dia juga berharap adanya industrialisasi atau industri manufaktur, terutama hilirisasi di sektor pertanian. Bagaimana petani-petani nantinya bisa bergerak menjadi pengusaha pengusaha kecil, sehingga mereka tidak tergantung lagi dengan barang-barang dari luar.

Terkait dengan resesi ekonomi, dia mengatakan bahwa lambat atau cepat ekonomi dunia ini akan mengalami penurunan, karena Indonesia ini adalah bagian daripada dunia, tidak mungkin tidak mendapatkan masalah.

"Yang menarik mengenai resesi di Turki. Ini menarik, Turki itu resesinya tahun kemarin, tapi ternyata sekarang mengalami perbaikan. Saya kira kita perlu juga belajar dari Turki," ujarnya.

Pembicara lainnya dalam diskusi tersebut anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto, Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana dan Direktur INDEF Tauhid Ahmad. 


Reporter: Syafril Amir


 


Tags Ekonomi

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar