Riau

Syamsuar Singgung Soal Abrasi Tiga Pulau Terluar: Sudah 7 Kali Dibahas di Kemenko Kemaritiman

Gubernur Syamsuar (Foto: RMID/Rico)

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar kembali menyinggung soal terabaikannya tiga pulau terluar dalam pertemuan dengan tim Komisi V DPR RI, di kantor Gubernur Riau, Kamis (13/2/2020). Syamsuar berharap pemerintah pusat memasukkan tiga pulau tersebut dalam prioritas pembangunan nasional.

"Tiga pulau terluar di Riau belum tergarap maksimal, yaitu Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat. Kondisi abrasi tiga pulau yang terdiri dari tanah gambut ini sangat memprihatinkan. Sepanjang 167 Km pulau ini tergerus ke laut. Jadi sangat rawan akan hilang kalau tidak ada perhatian," kata Syamsuar.

Dia menyebut, sejauh ini bantuan yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi di tiga pulau tersebut belum maksimal, yakni baru mampu mengatasi sekitar 300 meter per tahun.

Padahal, kata dia, Pemprov Riau sudah sering membahas soal penanganan pulau-pulau tersebut dengan Kemenko Kemaritiman, tak kurang sebanyak tujuh kali.

"Bahkan kami sudah minta dimasukkan ke RPJMN. Karena itulah kami mengharapkan dukungan bapak-bapak anggota DPR RI. Sudah banyak tanah masyarakat yang jatuh ke laut, patok batas yang sekarang sudah patok kelima, yang hilang hampir 1 Km," ungkapnya.

Syamsuar menilai pemerintah pusat terkesan abai terhadap pembangunan di Riau. Padahal, menurutnya Riau termasuk daerah dengan nilai ekspor terbesar di Indonesia.

"Sebab migas ada di sini dan kita penghasil utama sawit. Sehingga, perlu adanya dukungan pembangunan infrasturuktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi Riau. Pertumbuhan ekonomi Riau tak sepadan dengan potensi sumber daya alamnya, sekarang pertumbuhan ekonomi Riau 2,84. Rendah," imbuhnya.

Pernyataan serupa dikemukakan anggota DPR RI dapil Riau Syahrul Aidi. Menurut politisi PKS itu, pemerintah pusat kurang memperhatikan Riau sementara sumber daya alamnya terus dieksploitasi.

"Saya sudah menyampaikan dalam forum rapat komisi bahwa pemerintah tidak adil terhadap Riau. Riau dieksploitasi SDA-nya, tapi pembanguna infrastur minim, tidak ada di Riau program strategis nasional, tidak ada kawasan pariwista strategis nasional, padahal semua anggaran mengarah ke sana," katanya.

"Selama ini Riau jarang sekali mendapat posisi di komisi V. Jadi menindaklanjuti rapat dengan Gubernur ini, supaya menjadi catatan dan rekomendasi bagi komisi V. Kalau bisa gubernur presentasi di forum komisi V," katanya. 


Reporter: Rico Mardianto



[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar