Peristiwa

Geruduk Rektorat, Ini 6 Tuntutan Mahasiswa UIN Suska

Mujahidin ditemani Wakil Rektor II Kusnedi, Wakil Rektor III Promadi, Wakil Dekan III FDK Azni, Kepala Security UIN Suska menemui mahasiswa (RMID/Ihsan)

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Setelah berhasil membujuk security agar dipersilakan masuk dan meminta rektor melalui Wakil Rektor II Kusnedi mengizinkan mereka berorasi di lantai 1 gedung rektorat, akhirnya mahasiswa UIN Suska Riau membacakan 6 tuntutan usai ditemui Rektor Akhmad Mujahidin pukul 12.45 WIB, Kamis (5/3/2020).

"Dalam UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi dijelaskan bahwa pendidikan tinggi itu berazas kebenaran ilmiah, kenalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggungjawab, kebinekaan, dan keteejangkauan. Tapi pengelolaan UIN selama ini tidak seperti itu. Masih banyak polemik. Keputusan yang otoriter. Banyak isu yang membuat kami resah dan mendorong kami melakukan aksi kritikan dan pengawasan ini," ucap Vizra Dwi Yanri, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska yang membacakan tuntutan aksi.

Keenam tuntutan aksi yaitu perbaikan birokrasi kampus sesuai regulasi perundang-undangan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, menuntut rektor mengembalikan hak demokrasi mahasiswa, menuntut agar rektor bertanggungjawab terhadap mangkraknya berbagai pembangunan gedung, menuntut rektor meninjau kembali UKT mahasiswa yang tidak tepat sasaran, menuntut rektor memberikan layanan infrastruktur yang lebih baik, dan menuntut rektor bertanggungjawab atas temuan dugaan belanja tidak wajar hasil audit BPK senilai Rp42 miliar.

"Jika tuntutan ini tidak mampu dijalankan, maka kami sampaikan, kami tidak lagi bisa percaya sama pimpinan," tegas Virza.

Terkait 6 hal tersebut, Akhmad Mujahidin kesemuanya mulai dari persoalan yang paling viral, yaitu hasil audit BPK soal temuan dugaan belanja tidak wajar senilai Rp42.485.278.171.

"Soal temuan BPK, ini sudah kami kerjakan sejak belasan hari yang lalu. Semua bukti-bukti sudah dikumpulkan. Silakan ikut saya ke atas nanti kalau mau lihat. Sudah kami kirimkan ke BPK. Semua ini cuma pembukuan kami tidak ada waktu BPK audit. Sebab bendahara kami, Ferni, sakit ketika BPK datang. Jadi laporan-laporan belanja bermiliar-miliar itu belum ada. Jadi ya dianggap belanja tidak wajar. Tapi sekarang semuanya sudah selesai," ujar Akhmad Mujahidin.

Menemui peserta aksi, Mujahidin ditemani Wakil Rektor II Kusnedi, Wakil Rektor III Promadi, Wakil Dekan III FDK Azni, Kepala Security UIN Suska Nenong, dan lainnya.

Tanggapan Mujahidin atas tuntutan mahasiswa diakhiri dengan penandatanganan lembar tuntutan sebagai simbolis komitmen dalam menajalankan tuntutan tersebut.

"Alhamdulillah keenam-enam tuntutan kami diaminkan rektor. Tinggal bagaimana kita mengawal ke depannya," tutup Muhammad Alif Efendi, Koordinator Lapangan aksi hari ini.


Reporter: M. Ihsan Yurin



[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar