Ekonomi

Soal Dana Covid-19, Sri Mulyani: Kalau Tak Punya Niat Buruk, Aparat Harusnya Tenang

Menteri Keuagan Sri Mulyani

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dikelola secara akuntabel dan tidak dikorupsi. Menurutnya, pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, para pejabat negara harusnya bisa tenang dan fokus menjalankan tugasnya jika memang tidak ada niat buruk seperti yang disebutkan Presiden.

"Tadi disampaikan Bapak Presiden, bahwa kalau kita tidak memiliki niat buruk, seharusnya seluruh aparat merasa cukup tenang dan percaya diri untuk melaksanakan tugas-tugas kedaruratan ini," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).

Sri Mulyani menyatakan situasi genting yang sedang melanda Indonesia akibat penyebaran corona memberikan dampak terhadap keseluruhan desain pelaksanaan kebijakan. Kendati, kebijakan yang dilaksanakan tetap harus tepat tata kelolanya dan akuntabel, meskipun diputuskan dalam keadaan darurat.

Sebab, tugas ini menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak. Misalnya saja, anggaran kesehatan untuk membuat masyarakat terhindar dari penyebaran virus Corona.

"Insentif berbagai perpajakan di bidang kesehatan ini menyangkut langkah langkah kedaruratan mulai dari pelaksanaan, pengadaan APD, hand sanitizer, masker maupun upgrade di berbagai rumah sakit rujukan dan sekarang kita masuk pada mengidentifikasi biaya penanganan pasien serta untuk pembayaran bagi seluruh tenaga medis," jelasnya.

Lalu contoh lainnya ialah perlindungan sosial yang menyangkut lebih dari 29 juta kelompok. Survei menyatakan bahwa masih ada masyarakat miskin atau akan menjadi miskin karena PHK yang belum mendapat bantuan pemerintah.

Oleh sebab itu, seluruh tugas harus dilaksanakan dengan teliti dan cepat. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah saat ini.

"Ini merupakan suatu tantangan bagaimana membuat kebijakan untuk membantu masyarakat akibat Covid-19 secara cepat namun ketepatan terhadap data yang selalu akan berubah karena ada inklusi maupun eksklusi. Ini akan terus akan dinamis," tutupnya.


Tags

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar