Pendidikan

BEM SI Desak Pemerintah Beri Keringanan UKT bagi Seluruh Mahasiswa

Ilustrasi

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Koordinator bidang pendidikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Zainal Arifin menilai kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum memenuhi seluruh tuntutan pihaknya.

Sebelumnya, Menteri Nadiem telah menerbitkan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 yang mengatur bahwa PTN bisa memberikan keringanan UKT terhadap mahasiswa yang terkendala ekonomi.

"Itu jadi kemenangan sementara. Konteks sementara [dalam arti] tuntutan kita belum semua terselesaikan. Tuntutan kita terselesaikan harapannya [jika keringanan UKT] bukan cuma bagi teman-teman yang terdampak, tapi seluruh mahasiswa," ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (23/6/2020).

Menurut survei yang dilakukan Aliansi BEM SI, terdapat 83 persen mahasiswa yang keadaan ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini, kata Zainal, hampir mencakup seluruh mahasiswa.

Survei dilakukan terhadap 2.311 responden dari 132 kampus di 21 provinsi di Indonesia. Untuk itu ia menilai seharusnya keringanan UKT diberikan kepada seluruh mahasiswa.

Selain UKT, ia menyampaikan biaya kuota jadi kendala mayoritas mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dari survei tersebut ada 82,2 persen mahasiswa yang terbebani biaya kuota.

"Angka tersebut menunjukkan mahasiswa dihadapkan dengan biaya kuota yang mahal. Tapi banyak kampus yang belum mampu mengakomodir kebutuhan real mahasiswa," jelasnya.

Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan hal ini. Terlebih kebijakan PJJ bakal tetap diterapkan di kampus pada tahun ajaran 2020/2021, sebagaimana telah diputuskan Nadiem.

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi perguruan tinggi selama PJJ beberapa bulan ke belakang.

"Terutama masalah infrastruktur dan kesiapan dosen soal pembelajaran daring. Terutama di dalam asesmen, feedback dan evaluasi belajar," ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (22/6).

Saat ini pihaknya tengah menjalankan sejumlah program pelatihan dosen untuk pembelajaran daring. Sedangkan dari sisi infrastruktur, lanjutnya, Kemendikbud sudah menyiapkan laman SPADA sebagai sistem belajar daring gratis untuk perguruan tinggi.

Ia pun menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menunjang pembelajaran daring di perguruan tinggi. Katanya, Kominfo sudah berjanji mengupayakan jangkauan jaringan ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Provider internet juga akan meningkatkan kapasitas dan layanan, serta membuat paket [kuota] yang ramah kantong mahasiswa," tambahnya.


 


Tags

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar