Politik

Dorong Reshuffle, Fadli: Kita Perlu Kabinet Krisis, Bukan Bagi-bagi Jabatan

Fadli Zon (RMID via YouTube)

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Waketum Gerindra Fadli Zon berbicara mengenai reshuffle yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Menurut Fadli, jika reshuffle harus dilakukan, dia menyoroti bidang kesehatan dan ekonomi.

"Tetapi, kalau misalnya dilakukan reshuffle, menurut saya, memang pada bagian-bagian yang sangat terkait dengan penanganan (virus Corona), baik untuk kesehatan maupun ekonomi. Karena yang memang, sepakat ya kita, bahwa tidak ada yang extraordinary yang kita lihat di dalam intervensi kebijakan itu, terutama di bidang-bidang tadi yang disebutkan, dan presiden sendiri sudah mengakui dan menyatakan itu," kata Fadli saat menjadi narasumber di program ILC tvOne, Selasa (30/6/2020).

Fadli menuturkan Jokowi harus menindaklanjuti wacana reshuffle.

"Dan menurut saya, ini (wacana reshuffle) harus ditindaklanjuti, karena ucapan presiden kan seharusnya bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pelaku. Jadi, harusnya sabdo pandito ratu lah. Jadi, apa kemudian, what next, what if to be done dari situasi yang ada ini apa yang harus dilakukan," sebut Fadli.

Anggota DPR RI itu menilai pemerintahan Jokowi memerlukan kabinet krisis. Namun, Fadli mewanti-wanti bahwa orang yang nantinya jadi pengganti harus lah orang yang terbaik di bidang terkait.

"Kalau menurut saya mungkin kita perlu kabinet krisis, ya, bukan kabinet hanya untuk membagi-bagi kekuasaan, meskipun itu juga bagian dari realitas politik yang ada di Indonesia, tetapi harus orang yang memiliki keahlian, creme de la creme, orang yang mempunyai keahlian yang terbaik di bidangnya masing-masing kalau menurut saya," terang Fadli.

Fadli menyebut Jokowi saat ini sedang mengelola orkestra. Dia mengingatkan, jangan sampai justru pemimpin orkestranya yang disalahkan.

"Nah, ini kita sedang melihat bagaimana presiden mengelola suatu orkestra. Jangan sampai orang menyalahkan bahwa yang nggak mampu ini justru dirigennya," ucapnya.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam sesi sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi sejak awal menyatakan tak ada yang namanya visi misi menteri. Ngabalin menyebut perintah Presiden harus dijalankan.

Ngabalin menegaskan Jokowi ingin para menteri bekerja luar biasa di tengah situasi darurat. Jokowi, kata Ngabalin, bertindak layaknya panglima.

"Saya ingin mengatakan Bapak Presiden seperti kita tahu bersama bahwa menyampaikan kita sedang dalam suasana darurat, karena itu langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah dan seluruh jajarannya harus melakukan kebijakan dan luar biasa," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak-ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.


Tags Politik

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar