Parlemen

Komisi I DPRD Pekanbaru Panggil Lurah dan Camat Bahas Bankeu Covid-19

Komisi I bahas Bankeu Covid-19 bersama lurah dan Camat se-Pekanbaru (RMID/Akmal)

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Bantuan Keuangan (Bankeu) Covid-19 menjadi pembahasan pada saat pertemuan antara Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan Lurah dan Camat, Selasa (30/6/2020).

Transferan Bankeu itu digunakan untuk dijadikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, yang berasal dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sebagaimana mestinya, bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat berjumlah Rp. 600.000, dari Pemprov Riau sebesar Rp. 300.000 dan terakhir dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru berupa sembako.

Terkait pelaksanaannya di lapangan, Komisi I akan meminta setiap data yang dikeluarkan oleh kelurahan dan akan dicocokkan dengan data yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pekanbaru.

Setelah dilakukannya pencocokan data, maka nantinya akan terlihat alurnya, apakah jumlah tersebut sama atau terdapat perbedaan.

Selain mencocokkan, jelas Anggota Komisi I Ida Yulita Susanti, pihaknya juga akan memastikan bahwa penerima bantuan tersebut adalah orang yang berhak untuk menerimanya.

"Dan juga digunakan pada saat yang tepat, yaitu pada bulan April saat PSBB pertama. Tapi faktanya baru didistribusikan pada beberapa bulan belakangan ini, dan berarti pemanfaatannya tidak jelas," ucapnya.

Lebih jauh, terang Ida, DPRD Kota Pekanbaru juga ingin memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah pusat, Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru bukanlah orang yang sama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Pekanbaru yang terdampak Covid-19 sangatlah banyak.

"Kita (DPRD) juga mendapatkan laporan ada satu orang warga yang menerima ketiga bantuan itu, namun informasi dari pusat berbeda," katanya.

Selanjutnya DPRD kota Pekanbaru akan melihat laporan masyarakat, apakah sesuai keterangannya dengan para Camat tersebut.

"Ketika nanti kita temukan ada data yang sama, berarti ada persoalan. Dan dari itu hari ini Komisi I menghimpun data dan informasi dari masyarakat, RT dan RW serta Lurah dan Camat," pungkasnya.

 

Reporter: Akmal



[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar