Politik

Ketua Ormas Sayap PDIP Mengundurkan Diri Gegara Mantu Jokowi Maju Pilkada Medan

Ketua PC Bamusi Kota Medan Ade Darmawan saat menyatakan secara resmi mundur dari PDI Perjuangan. [Suara.com/Muhlis]

RIAUMANDIRI.ID, MEDAN – Pimpinan cabang organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Medan menyatakan pengunduran diri dari jabatannya di partai tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah partai berlambang banteng moncong putih tersebut merekomendasikan Mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution maju dalam Pilkada Kota Medan.

Ketua Pengurus Cabang Bamusi Ade Darmawan menyatakan pengunduran dirinya secara terbuka di Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu (29/7/2020).

"Hari ini saya nyatakan secara resmi bahwa saya keluar dari PDI Perjuangan. Bukan karena sesuatu hal tapi karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani kami," kata Ade Darmawan di Kota Medan, Rabu (29/7/2020).

Alasan mundurnya Ade dari partai berlambang banteng itu dikarenakan sikap partai yang dinilai tidak sesuai dengan pandangannya. Termasuk keputusan partai yang tidak mendukung Akhyar Nasution.

Setelah mempertimbangkan beberapa waktu, ditambah adanya dorongan dari para ustadz yang selama ini menjadi tempatnya bertukar pikiran, sehingga diputuskan untuk mundur.

"Setelah beberapa waktu mempertimbangkan dan mendengar saran dari para ustadz yang selalu ada bersama saya, maka saya putuskan secara resmi mundur dari PDIP," ungkapnya.

Ade menyayangkan, belakangan PDIP melalui Pelaksana harian Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat melakukan framing terhadap Akhyar Nasution.

Terutama terkait beberapa hal seperti dugaan korupsi Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ), kemudian haus kekuasaan dan hingga mengatakan bagian dari kasus eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Framing yang ditujukan kepada Akhyar dinilai Ade sangat tidak sehat. Apalagi hal tersebut belum terbukti dan menjadi bola liar.

Menurutnya, terkait tudingan korupsi MTQ itu telah diklarifikasi. Bahwa Akhyar bukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kauasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Jadi kita harap mas Djarot kalau mau ngasi stateman lihat dulu dengan data yang lengkap," ujarnya.

Kata Ade, hal yang sama juga pernah dialami oleh Djarot sewaktu dipanggil dalam dugaan kasus reklamasi atau tanah Cengkareng pada 2016. Namun ternyata hal tersebut belum terbukti, dan Djarot tetap ikut dalam Pemilu selanjutnya.

Kemudian, lanjutnya, tudingan Djarot yang mengatakan majunya Akhyar karena haus kekuasaan, sungguh tidak tepat. Menurut Ade, justru Akhyar ingin melawan keangkuhan dan keserakahan yang terjadi. Dia berharap tidak terjadi Kota Medan dipimpin oleh Oligarki.

"Tapi tidak, karena ingin kota ini terhindar dari oligarki kekuasaan. Kita juga tidak mau ada oligarki kekuasaan," ungkapnya.


Tags Politik

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar