Politik

Ngotot Pilkada Digelar di Tengah Corona, Tito: Tak Ada Ahli Jamin Akhir Pandemi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Antara)

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 di Indonesia belum mmenunjukkan tanda-tanda berakhir.

Tito mengatakan tak ada yang bisa menjamin kapan pandemi berakhir. Selain itu, ia juga berkaca dari beberapa negara maju yang bisa menggelar pemilu saat pandemi Covid-19.

"Tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai, satu. Kedua, kita lihat praktik di negara lain, Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Perancis, Polandia, kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Mantan Kapolri itu menyebut hanya beberapa negara yang menunda pemilu ke tahun depan. Dia mencontohkan Inggris yang menunda pemilu karena petugas pemilu mereka biasanya berusia lanjut.

Selain alasan contoh negara lain, Tito juga menyebut saat ini adalah momentum terbaik kontestasi politik. Ia ingin menjadikan pandemi sebagai tema utama pertarungan politik di daerah.

"Momentumnya pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, ini pertarungan. Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting," ujarnya.

Dia ingin para calon kepala daerah adu gagasan soal penanganan pandemi. Ia juga mempersilakan para kontestan menggunakan alat kesehatan sebagai alat peraga kampanye. Menurutnya, para kontestan akan punya motivasi lebih untuk menawarkan konsep penanganan pandemi.

"Coba kalau enggak ada pilkada, mungkin enggak all out. Begitu ada pilkada, rakyat menuntut, rakyat menggugat supaya calon kepala daerah punya ide, konsep, kemampuan," tutur Tito.

Desakan menunda Pilkada Serentak 2020 menguat beberapa waktu terakhir. Indikator Politik mencatat 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sementara Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.

Saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah. Per Jumat (30/7), ada 106.336 kasus dengan 5.058 kematian.


Tags Pilkada

[Ikuti Riaumandiri.id Melalui Sosial Media]





Tulis Komentar