Momentum Reshuffle Kabinet

PDIP: Evaluasi Kinerja Menteri

Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto

SANUR (HR)-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla, melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto mengatakan perombakan kabinet diperlukan jika memang harus. Namun untuk reshuffle kabinet, hal itu sepenuhnya diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Pertanyaan reshuffle ini kan berawal dari pernyataan presiden saat melantik kabinet. Presiden menyampaikan akan melakukan evaluasi kabinet enam bulan (pascapelantikan)," katanya, usai penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).

Ia melanjutkan, perlu bagi presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya secara total. Evaluasi enam bulanan, adalah momentum untuk melakukan hal tersebut. Sebab, kinerja pemerintahan sekarang ini punya hubungan dengan misi ideologi PDI Perjuangan.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan siap dengan memberikan masukan agar pemerintahan sekarang ini, sesuai dengan misi utama PDI Perjuangan. Selain itu, ia mengaku PDI Perjuangan punya evaluasi kinerja pemerintahan.

Menteri-menteri yang tak sejalan dengan garis perjuangan partai, harus menjadi prioritas presiden. Atau pun menteri-menteri yang tak sesuai dengan harapan presiden.

Evaluasi dan perombakan itu perlu, lantaran PDI Perjuangan tak mau dijadikan bantalaan cemoh masyarakat ats kegagalan pemerintahan.

"PDI Perjuangan tidak menghendaki itu (kegagalan pemerintah) menjadi akumulasi kekecewaan," ujar Hasto.

Karena itu, ia ingatkan menjadi tugas partainya agar Kabinet Kerja bikinan Jokowi dan JK menjalankan misi kepartaian.

"Tapi, ini (perombakan kabinet) memang sepenuhnya hak preogratif presiden, dan tentunya partai akan memberikan masukan-masukan," tandasnya.

Penumpang Gelap
Ketidakharmonisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. KIH mengaku penumpang gelap di kabinet Jokowi membuat hubungan KIH dan Jokowi putus.

Ketua DPP Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menegaskan agar Presiden Jokowi tidak meninggalkan partai pendukungnya yang tergabung dalam KIH setelah menjalankan pemerintahan. Menurutnya, jangan sampai Jokowi dimanfaatkan oleh penumpang gelap pemerintahan, seperti sindiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

“Jangan lalu kemudian partai pendukung ditinggalkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berkeringat,” ujar Sayrifuddin, kepada wartawan, Sabtu (11/4)

Ia menuturkan, Jokowi harus tetap menjaga kerjasama dengan partai-partai pengusungnya. Sebab, partai-partai di KIH telah memberikan dukungan penuh kepada Jokowi hingga sampai ke kursi pemerintahan.

“Ketika kita sudah memberikan dukungan, komunikasi itu harus berjalan dengan baik kepada partai pendukung,” kata dia.

Siap Ingatkan Jokowi
Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan siap mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kebijakan pemerintahannya tidak sejalan dengan Pancasila dan Trisakti.

"Salah satu sikap politik PDI Perjuangan yang diputuskan dalam Kongres IV di Bali adalah berjuang bersama rakyat untuk mengamankan kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo agar sejalan dengan Pancasila dan ajaran Trisakti," katanya di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).

Menurutnya sikap politik PDI Perjuangan ini melegakan dirinya yang menjadi wakil rakyat di DPR RI. Sikap politik PDI Perjuangan ini, kata dia, sangat penting bagi anggota Fraksi PDI Perjuangan di legislatif.

"Meskipun Presiden Joko Widodo dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi kader PDI Perjuangan harus tetap tegak lurus melakukan pengawasan, tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan," jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan, meskipun presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh PDI Perjuangan bersama partai lainnya yang berkoalisi, tapi bukan berarti PDI Perjuangan tunduk begitu saja pada seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah.

"PDI Perjuangan akan bersama-sama rakyat untuk mengawal pemerintahaan. Ini keputusan penting bagi kader," ujarnya.

Rieke melanjutkan, posisi kader, termasuk yang menduduki jabatan apa pun, itu tegak lurus pada instruksi partai. Kalau Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo, menurut dia, hal itu dalam koridor partai yakni dalam forum kongres.

"Hal ini sesuai dengan konstitusi partai yakni memilih jalan Trisakti," katanya.

Ia juga mengingatkan, menjelang diusung sebagai calon presiden, Joko Widodo sudah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan.(rol/yuk)


[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar